Detrás de los hallazgos recurrentes: un estudio de caso del gobierno de la ciudad de Yogyakarta, Indonesia
Resumen
Una gran diferencia entre una auditoría del sector privado y una auditoría del sector público es entre la promoción de opiniones de auditoría y la prevención de hallazgos recurrentes. En este estudio, un hallazgo recurrente será investigado profundamente en el caso de la ciudad de Yogyakarta. El alcance de este estudio se entregará en una gama de la implementación del seguimiento de los resultados de la auditoría de la Junta de Auditoría en el Gobierno de la ciudad de Yogyakarta de 2010 a 2015. Por lo tanto, el enfoque de este estudio está relacionado con la aparición de recurrentes hallazgos en el año fiscal 2010 a 2015. Por el enfoque del estudio de caso, se levantará un proceso de aprendizaje en este estudio en los esfuerzos que ha implementado el gobierno de la ciudad de Yogyakarta para prevenir los hallazgos recurrentes.
Descargas
##plugins.generic.paperbuzz.metrics##
Citas
Ahmad, Aswadi. (2016). Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat).Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Akbar, Bahrullah. (2013). Akuntansi Sektor Publik Konsep & Teori. Jakarta: CV Bumi Metro Raya.
Alkins, Stephen Kwamena. (2012). Determinants of Auditee Adoption of Audit Recommendations: Local Government Auditors Perspectives. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol. 24 (2): 195-220.
Antara News Yogyakarta. (2014). Kota Yogyakarta Lima Kali Berturut-Turut Raih WTP. Jogja Terkini, 22 Mei. Diakses pada 12 November 2016. http://jogja.antaranews.com/berita/322646/kota-yogyakarta-lima-kali-berturut-turut-raih-wtp.
Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2002). Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 37/SK/I/08/2002 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK RI Tahun 2002.
____________________________. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
___________________________. (2010). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
___________________________. (2013). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Accessed on August 11, 2016. http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/I/ihps_i_2013_1409018306.pdf
__________________________. (2015). BPK Menyampaikan 10.154 Temuan dalam IHPSI2015. Accessed on August 11, 2016. http://www.bpk.go.id/news/bpk-menyampaikan-10154-temuan-dalam-ihps-i-2015.
__________________________. (2016). BPK Targetkan Kepatuhan Instansi 75%. Accessed on February 23, 2017. http://www.bpk.go.id/news/bpk-targetkan-kepatuhan-instansi-75.
Bastian, Indra, Gatot Soepriyanto. (2003). Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, Indra. (2014). Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Boynton, William C, Johnson, dan Kell. (2014). Modern Auditing. Eighth edition. Chichester: John Wiley and Sons, Inc.
Hartanto, Rudy. (2015). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI (Perspektif Karakteristik Auditee, karakteristik Auditor BPK, Karakteristik Eksekutif dan Karakteristik Legislatif Daerah).Tesis Magister Akuntansi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Inspektorat. (2016). Wawancara pendahuluan. Inspektorat Kota Yogyakarta.
Tugiman, Hiro. (2006). Standar Profesional Audit Internal. Yogyakarta: Kanisius.
Huefner, Ronald J. (2010). Local Government Fraud: The Roslyn School District Case. Management Research Review. Vol. 33 Iss 3: 198-209. Accessed on December 16, 2016. http://dx.doi.org/10.1108/01409171011030363.
Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Kusuma, Widya Ardiyanti. (2014). Dinamika Hubungan Inspektorat dengan Objek Pemeriksaan dalam Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Berulang Tahun 2010 - 2013 (Studi pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro).Tesis Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Lasan, Lukas Luli. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika).Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (2004). Keputusan Nomor 40 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah.
Noble, Bram, dan Keith Storey. (2004). Towards Increasing the Utility of Follow-up in Canadian EIA. Environmental Impact Assessment Review. Vol. 25 (2005): 163-180. Accessed on Desember 16, 2016. www.elsevier.com/locate/eiar.
Rai, I Gusti Agung. (2011). Audit Kinerja pada Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
Ross, William A. (2003). The Independent Environmental Watchdog A Canadian Experiment in EIA Follow-up.
Sawyer, Lawrence B, Mortimer A, dan Scheiner. (2005). Internal Auditing, Diterjemahkan oleh: Desi Adhariani. Jilid I. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). Research Methods for Business. Edisi Keenam. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Suwanda, Dadang. (2013). Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. Jakarta: PPM.
Walikota Yogyakarta. (2012). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
_________________. (2012). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah berupa Uang.
_________________. (2015). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.
_________________. (2016). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Belanja Hibah berupa Uang.
_________________. (2017). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah daerah (BOSDA) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Yin, Robert K. (2014). Case Study Research: Design and Methodology. Edisi Kelima. California: Sage Publications, Inc.
